KABAR tak enak tentang aksi oknum polisi di jalan raya masih sering terdengar di perbincangan warga masyarakat, apalagi dengan banyaknya sosial media saat ini. Walau sudah sangat jauh berkurang dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya. Meskipun namanya juga cerita, kadang-kadang fakta kebenarannya tidak selalu akurat. Tapi,apa pun alasannya ini bisa merusak reputasi institusi terkait.

Belum lagi, saat ini masih masifnya pelanggaran lalu lintas di Negeri ini, tidak hanya Jawa Tengah tapi juga kota-kota besar lainnya. Sering kita lihat perilaku nekat oknum pengendara mulai dari menerobos lampu merah, melawan arus hingga kelengkapan kendaraan hingga cara prosedur mendapat SIM, masih saja menjadi perbincangan di masyarakat kita.

Meski saat ini pengendara motor hingga roda empat sudah memiliki gelar atau umumnya berpendidikan memadai. Faktanya di lapangan masih sering kita temui pelanggaran lalu lintas. “Katanya orang sekarang pendidikannya tinggi-tinggi dan bergelar tapi perilakunya di jalanan makin rendah kesadarannya.Contoh kecil di lampu merah, seharusnya ruas jalan paling kiri untuk belok kiri jalan terus, tapi sering kita jumpai malah ditutupi secara massal, seolah otak sehatnya tidak bisa berjalan normal sehingga dengan sangat sadar mereka menutupi jalan pengendara lain tanpa merasa bersalah,” ujar Rojul di warung Mbah Man.

Mungkin saja dirinya mengikuti pengendara di depannya, mungkin dalam benaknya dia saja melakukan hal itu tidak ada sanksinya masak dia tidak boleh. Akhirnya diikuti pengendara di belakangnya sehingga bertumpuk dan menutupi jalan orang. Salah siapa?

Belum lagi, yang nekat melawan arus karena tidak mau antri tanpa mempedulikan jiwa dirinya dan orang lain. Bagaimanacara meminimalisir atau menindak pelanggaran seperti itu di mata calon tunggal Kapolri yang barusaja disetujuinya oleh Komisi III DPR sebagai Kapolri terpilih menggantikan Jenderal Idham Azis dalam rapat pengambilan keputusan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/1) kemarin?

Listyo berjanji akan memperlukan tilang elektronik. Yaitu penindakan terhadap pelanggar lalu lintas secara bertahap dengan mengedepankan mekanisme penegakan hukum berbasis elektronik atau biasa disebut ETLE (electronic traffic law enforcement). Jadi polisi lalu lintas (polantas) nantinya tidak akan lagi melakukan penilangan di jalan. Semuanya dilakukan secara elektronik by sistem. Polantas hanya akan bertugas mengatur arus lalin yang macet.

Menurutnya maksud dan tujuan mekanisme tilang elektronik ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan personeil Polri. Ini dijadikan ikon perubahan perilaku Polri khususnya di sektor pelayanan polisi. Bagaimana mekanismenya?

“Kenapa polisi atau relawan atau ada petugas yang memotret di titik-titik pelanggaran lalu lintas, lalu gambarnya bisa dijadikan bukti saat akan ditilang?” usul Mbah Man. “Bisa juga itu diusulkan ke instansi kepolisian, khususnya kota yang belum dipasang CCTV yang kualitasnya bagus?” ujar Rojul.

Kita tahu, sebenarnya sistem ETLE ini sebetulnya bukan program baru. Sistem ini sudah mulai diterapkan di sejumlah daerah, seperti Jakarta. Dalam penerapannya, sejumlah kamera pengawas di pasang di sudut-sudut jalan. Kamera pengawas akan merekam pelanggaran yang dilakukan pengemudi. Selanjutnya, petugas akan melakukan verifikasi pelanggaran dari rekaman tersebut dan mengirimkan surat konfirmasi ke pengendara. Semoga sistem ini bisa mengurangi pelanggaran dan menertibkan pelanggar lalu lintas. Kita tunggu saja aksi dan teknisnya kongkritnya. Semoga berhasil menertibkan pelanggar lalu lintas di Negeri ini. Amin!